KalselPedia - Profil DPMPTSP Tanahlaut, Berikut Sekretariat dan Bidang-bidang Serta Tugas Fungsinya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanahlaut adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemkab Tanahlaut

Editor: Royan Naimi
banjarmasinpostwiki.tribunnews.com/Idda Royani
Ruang pelayanan DPMPTSP Tanahlaut. 

BANJARMASINPOSTWIKI.TRIBUNNEWS.COM, PELAIHARI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanahlaut adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemkab Tanahlaut.

Berikut Sekretariat dan Bidang-bidang berserta tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat
- Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum, dan kepegawaian serta ketatausahaan.

Fungsi:
- Pengoordinasian penyelenggaraan tugon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang bidang lain di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Batu Pintu
- Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
- Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
- Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan, penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi, dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- Pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan, dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
- Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanaman modal

Fungsi:
- Penyusunan rencana kerja bidang penanaman modal
- Perumusan kebijakan bidang penanaman modal
- Penyusunan perencanaan penanaman modal
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaanpenanaman modal
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, promosi, dan investasi
penanaman modal
- Pelaksanaan pelayanan penanaman modal
- Pelaksanaan pembuatan peta penanaman modal
- Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal dalam negeri dan modal asing pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penanaman modal
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Data, Informasi dan Pengaduan
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan data dan informasi serta pengaduan.

Fungsi:
- Penyusunan rencana kerja bidang data, informasi, dan pengaduan
- Perumusan kebijakan bidang data, informasi, dan pengaduan
- Penyusunan perencanaan pelayanandata, informasi, dan pengaduan; d. perumusan kebijakan teknis pelayanan data, informasi, dan pengaduan
- Penyiapan bahan penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang data, informasi, dan pengaduan
- Pelaksanaan pembinaan dan kourdinasi pelaksanaan bidang data, informasi, dan pengaduan, & pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi
- Pelaksanaan pengaduan pelayanan.
- Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan data, informasi, dan pengaduan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- Pemberian saran-naran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha.

Fungsi:
- Penyusunan rencana kerja bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha
- P perumusan kebijakan bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha dan - Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan jasa usaha meliputi:
* Surat keterangan tempat usaha
* Izin usaha perdagangan: 3) tanda daftar perusahaan
* Izin usaha peternakan
* Pendaftaran peternakan rakyat
* Tanda daftar industri
* Izin usaha industri
* Izin usaha perkebunan
* Izin usaha jana kontruksi
* Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T)
* Izin penangkapan ikan (SIPI)
* Izin usaha pengangkutan ikan (SIKPI)
* Izin usaha perikanan; 14) izin usaha toko modern
* Izin usaha pusat pembelanjaan
* Izin praktek dokter hewan
* Izin penyelenggaraan kursus
* Izin rumah sakit dan rumah sakit bersalin swasta
* Izin klinik swasta
* Izin klinik perusahaan
* Izin apotek
* Izin toko obat, dan
* Izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penyelenggaraan pengumpulan informasi,
permasalahan, peraturan perundang-undangan, dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan deng proses penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha
- Pengoordinasian penyelenggaraan penerbitan perizinan dannon perizinan jasa usaha
- Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan perizinan dan non perizinan jasa usaha
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan semuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasantentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Perizinan Tertentu
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perizinan dan non perizinan tertentu.

Fungsi:
- Penyusunan rencana kerja bidang perizinan dan nonperizinan tertentu - Perumusan kebijakan bidang perizinan dan non perizinan tertentu
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perizinan dan non perizinan tertentu
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidang perizinan dan non perizinan tertentu
- Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinantertentu meliputi:
* Izin gangguan (HO)
* Izin mendirikan bangunan/membongkar
bangunan
* Izin hiburan umum
* Izin reklame
* Izin usaha perhotelan/penginapan
* Izin usaha rumah makan/restaurant
* Izin pemanfaatan/pemungutan sarang burung
* Izin usaha perbengkelan
* Izin usaha kepariwisataan:
* Izin penumpukan bahan bakar minyak/BBM
* Izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi
* Izin penggilingan padi
* Izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan, dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan proses penerbitan perizinan dan non perizinan tertentu
- Pengoordinasian penyelenggaraan penerbitan perizinan dan non perizinan tertentu.
- Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perizinan dan non perizinan tertentu
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Tim Teknis
Tim Teknis adalah sebuah Tim yang terdiri dari unsur unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.

Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Badan/Dinas yang bersangkutan.

Tim Teknis sebagaimana terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesual dengun bidangnya.

Pelaksanaan Kerja Tim Teknis berada dan ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Batu Pintu

7. UPT Dinas
- Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsungberhubungan dengan pelayanan masyarakat
- Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepadaKepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi
- Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas, dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri

8. Kelompok Jabatan Fungsional
-Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
-Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(banjarmasinpostwiki.tribunnews.com/idda royani)

Ikuti kami di
KOMENTAR
1296 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved