KalselPedia - Profil DPMPTSP Tanahlaut, Berikut Sekretariat dan Bidang-bidang Serta Tugas Fungsinya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanahlaut adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemkab Tanahlaut

Editor: Royan Naimi
banjarmasinpostwiki.tribunnews.com/Idda Royani
Ruang pelayanan DPMPTSP Tanahlaut. 

BANJARMASINPOSTWIKI.TRIBUNNEWS.COM, PELAIHARI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanahlaut adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemkab Tanahlaut.

Berikut Sekretariat dan Bidang-bidang berserta tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat
- Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum, dan kepegawaian serta ketatausahaan.

Fungsi:
- Pengoordinasian penyelenggaraan tugon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang bidang lain di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Batu Pintu
- Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
- Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
- Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan, penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi, dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- Pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan, dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
- Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanaman modal

Fungsi:
- Penyusunan rencana kerja bidang penanaman modal
- Perumusan kebijakan bidang penanaman modal
- Penyusunan perencanaan penanaman modal
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaanpenanaman modal
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, promosi, dan investasi
penanaman modal
- Pelaksanaan pelayanan penanaman modal
- Pelaksanaan pembuatan peta penanaman modal
- Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal dalam negeri dan modal asing pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penanaman modal
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Data, Informasi dan Pengaduan
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan data dan informasi serta pengaduan.

Fungsi:
- Penyusunan rencana kerja bidang data, informasi, dan pengaduan
- Perumusan kebijakan bidang data, informasi, dan pengaduan
- Penyusunan perencanaan pelayanandata, informasi, dan pengaduan; d. perumusan kebijakan teknis pelayanan data, informasi, dan pengaduan
- Penyiapan bahan penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang data, informasi, dan pengaduan
- Pelaksanaan pembinaan dan kourdinasi pelaksanaan bidang data, informasi, dan pengaduan, & pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi
- Pelaksanaan pengaduan pelayanan.
- Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan data, informasi, dan pengaduan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- Pemberian saran-naran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha.

Fungsi:
- Penyusunan rencana kerja bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha
- P perumusan kebijakan bidang perizinan dan nonperizinan jasa usaha
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar,prosedur, dan kriteria di bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha dan - Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan jasa usaha meliputi:
* Surat keterangan tempat usaha
* Izin usaha perdagangan: 3) tanda daftar perusahaan
* Izin usaha peternakan
* Pendaftaran peternakan rakyat
* Tanda daftar industri
* Izin usaha industri
* Izin usaha perkebunan
* Izin usaha jana kontruksi
* Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T)
* Izin penangkapan ikan (SIPI)
* Izin usaha pengangkutan ikan (SIKPI)
* Izin usaha perikanan; 14) izin usaha toko modern
* Izin usaha pusat pembelanjaan
* Izin praktek dokter hewan
* Izin penyelenggaraan kursus
* Izin rumah sakit dan rumah sakit bersalin swasta
* Izin klinik swasta
* Izin klinik perusahaan
* Izin apotek
* Izin toko obat, dan
* Izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved