Benarkah Klaim Waketum Gerindra Arief Poyuono, Tak Ada Korupsi di China dan Vietnam? INI FAKTANYA

Klaim Arief Poyuono bahwa tak ada korupsi di China dan Vietnam keliru, ini faktanya

Tangkapan Layar Youtube Najwa Shihab, 23/10/2019
Arief Poyuono menyebut bahwa tak ada korupsi di negara China dan Vietnam 

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Arief Poyuono berkomentar bahwa di negara China (Republik Rakyat Tiongkok) dan Vietnam tidak pernah ada korupsi.

Hal tersebut disampaikan Arief Poyuono dalam Talkshow Mata Najwa di Channel Youtube, Najwa Shihab, Rabu, (23/10/2019)

Komentar Arief Poyuono diutarakan untuk merespon pernyataan pembawa acara sekaligus tuan rumah acara, Najwa Shihab.

Arief Poyuono 5
Arief Poyuono berkomentar bahwa tak ada korupsi di China dan Vietnam yang menyebabkan negaranya maju, betulkah ? (Tangkapan Layar Youtube Najwa Shihab, 23/10/2019)

 

Najwa Shihab menanyakan perihal gemuknya koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Ada kekhawatiran koalisi yang terlalu gemuk / terlalu tambun membuat pemerintahan justru tidak efektif karena DPR hanya menjadi stempel pemerintah. Kekhawatiran tersebut wajar atau terlalu berlebihan, Mas Arief?", tanya Najwa kepada Arief.

Arief menimpali dengan mengambil contoh negara China dan Vietnam yang demokratis, tidak korupsi dan menjadi negara yang paling hebat.

"Terlalu berlebihan. Karena bergantung dari orangnya ya, yang ditempatkan di pemerintahan ataupun di DPR. Di dalam menjalankan pemerintahan.. Contohnya misalnya kalau kita melihat sebuah negara ya, memang bukan negara demokratis tapi sesungguhnya demokratis, seperti di China kan, Vietnam, malah lebih maju negaranya, ga ada oposisi-opsisian di sana kan, cuma satu partai kan, tapi ga ada tuh korupsi, sekarang dia jadi negara yang paling hebat di dunia ini", jawab Arief.

Klaim pernyataan oleh Arief bahwa tidak ada korupsi di China dan Vietnam ini keliru.

Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, negara China dan Vietnam sedang tersandung kasus korupsi besar.

Tribunnewswiki.com melakukan penelusuran di berbagai macam sumber untuk menguji kebenaran klaim tersebut.

Berikut adalah fakta ihwal korupsi di China dan Vietnam.

Baca: Prabowo Subianto

Baca: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Korupsi di China

Berdasarkan data dari Transparency International, Negara China menduduki peringkat ke-87 dari 180 negara yang korup per tahun 2018.

Skor yang didapat adalah 39 dari 100.

Sebelumnya, bekas Wali Kota, Dhanzou, China, Zhang Qi sempat ditangkap setelah diketahui menimbun 13 ton emas batangan senilai 520 juta poundsterling atau sejumlah Rp. 9 Triliun.

Tak hanya itu, seperti dilansir oleh New York Post, (2/10/2019), polisi juga menemukan uang sebesar 30 miliar pounsterling atau sejumlah Rp. 523,6 triliun dalam akun bank yang diduga berasal dari hasil penyuapan.

Emas batangan tersebut ditemukan di sebuah gudang rahasia milik Zhang Qi.

Usai aktivitasnya terbongkar, ia dilaporkan langsung dipecat sebagai Sekretaris Partai Komunis di Haikou, Provinsi Hainan, China.

Sebelumnya, Zhang Qi sudah menjadi incaran oleh Badan Pemberantasan Korupsi di China yang telah digalakkan oleh Presiden Xi Jinping sejak tahun 2013.,

Dinyatakan oleh Presiden Xi, bahwa berkat programnya, diperkirakan lebih dari satu juta pejabat dan lusinan bekas birokrat telah masuk penjara.

Xi Jinping menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi di China tidak akan pernah berakhir karena sudah menjadi "ancaman akar rumput" di tubuh partai.

Dilaporkan oleh Transparansi Internasional bahwa mereka masih menyoroti cara China dalam menangani pemberantasan korupsi, terutama di dalam Partai Komunis.

"Terdapat kekurangan dalam independensi peradilan, kejelasan apa itu korupsi, dan transparansi dalam proses penuntutan pelanggaran," ujar Transparansi Internasional.

Tak hanya itu saja, baru-baru ini Kepala Bank Ping An di Shanghai yang merupakan perusahaan asuransi terbesar di China (berdasarkan nilai pasar Ping An Insurance), Leng Peidong, sedang diselidiki oleh lembaga anti-korupsi di China, seperti dilansir oleh South China Morning Post, (17/10/2019),

Korupsi di Vietnam

Berdasarkan data dari Transparency International, Negara Vietnam menduduki peringkat ke-117 dari 180 negara yang korup per tahun 2018.

Skor yang didapat adalah 33 dari 100.

Sementara menurut survey dari Mekong Development Research Institute di Vietnam tahun 2018, topik ihwal korupsi menduduki posisi ketiga setelah pengangguran dan polusi udara.

Akademisi di Vietnam lebih konsen terhadap isu korupsi dengan lebih dari 50 persen dari lulusan pascasarjana yang memandang bahwa korupsi adalah risiko besar negara.

Sedangkan hanya delapan persen saja (responden yang tak memiliki rekam jejak pendidikan) yang tak melihat korupsi sebagai isu besar negara.

Sebelumnya, pada tahun 2017, bekas pemimpin perusahaan minyak PetroVietnam, Phung Dinh Thuc ditangkap usai didakwa bertindak dengan sengaja melawan aturan negara dalam urusan manajemen ekonomi.

Selain itu, dalam investigasi juga ditemukan fakta bahwa ia telah melanggar aturan keuangan negara yang mengakibatkan beberapa proyek merugi seperti pembangkit listrik tenaga panas, pabrik tekstil dan beberapa proyek bahan bakar bio-energi.

Komentar Arief Poyuono dan Acara Najwa Shihab

Dalam acara yang dibawakan oleh wartawan senior, Najwa Shihab, juga turut hadir beberapa tamu seperti: politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Irma Suryani Chaniago, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, pengamat politik, Yunarto Wijaya, dan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid.

Membicarakan ihwal topik "Gono Gini Kursi Menteri", Arief Poyuono juga sempat menolak Prabowo Subianto disebut sebagai pembantu Jokowi.

Mulanya, Adian meminta agar masyarakat jangan khawatir dengan banyaknya partai yang masuk ke dalam koalisi pemerintahan.

Menurutnya, sedikit atau banyaknya partai oposisi, kritik pada pemerintah masih tetap akan terus berlanjut.

Apalagi dengan berkembangnya teknologi, terutama media sosial.

"Jangan kemudian khawatir bahwa ketika kemudian oposisinya kecil, sedikit, lalu pengawasannya jadi hilang sama sekali."

"Kemajuan teknologi sekarang itu berkah bagi ilmu demokrasi, semua orang bisa mengontrol siapapun," jelas Adian

Namun, ia menolak adanya pandangan bahwa nantinya Partai Gerindra akan kritis pada pemerintah seperti biasanya.

"Lebih menariknya apa yang ditanyakan Mbak Nana tadi mungkin enggak Partai Gerindra tetap kritis sementara Ketua Umumnya pembantu Presiden?,"

"Nggak mungkin, nggak mungkin. Kenapa? Pembantu," tegas Adian.

 "Ya tetap kritis dong," bantah Arif Poyuono yang duduk di sampingnya.

Menurut Adian, kekritisan Partai Gerindra akan hilang lantaran Prabowo Subianto kini menjadi menteri.

Sedangkan, menteri bertugas membantu presiden.

Namun, Arif menolak penggunaan istilah pembantu hingga terjadilah perdebatan antar keduanya.

Bahkan, mereka terlihat saling tunjuk mempertahankan argumen masing-masing.

"Ya tetap pembantu juga," kata Adian

"Bukan pembantu, pengabdi pada negara," ujar Arif.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)

Ikuti kami di
KOMENTAR
10 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved